BIMA – Bagaimana sebuah wilayah akan berkembang dalam beberapa tahun ke depan tentu tidak cukup hanya dengan membangun. Perlu ada perencanaan agar pembangunan tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, serta tetap memperhatikan kondisi lingkungan.

Hal inilah yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Wilayah Perencanaan (WP) Bolo, yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN pada Rabu (30/9/2026) di Marina Inn Hotel, Kota Bima.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Rahmatullah, S.H., menjadi bagian dari keterlibatan perangkat daerah dalam proses perencanaan pengembangan wilayah Bolo.

Mengatur Arah Perkembangan Bolo

Secara sederhana, RDTR membantu menentukan arah pemanfaatan ruang, termasuk kawasan yang dapat dikembangkan untuk permukiman, kegiatan ekonomi, fasilitas pelayanan masyarakat, maupun berbagai kegiatan lainnya.

Dengan perencanaan yang jelas, pembangunan dapat diarahkan sesuai karakteristik dan potensi wilayah, sekaligus memberikan kepastian yang lebih baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Dalam materi penyusunan RDTR WP Bolo, kawasan Sila di Kecamatan Bolo memiliki posisi penting sebagai salah satu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) karena Bolo memiliki potensi ekonomi dari sektor pertanian, peternakan, agroindustri, serta wisata bahari. Kawasan ini nantinya akan berfungsi sebagai simpul transportasi serta pusat perdagangan, bisnis, jasa dan pelayanan publik.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada dasarnya memastikan agar rencana pembangunan tidak hanya melihat potensi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan masyarakat.

Dalam dokumen KLHS WP Bolo, terdapat empat isu pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan sebagai isu paling strategis, yaitu kerentanan wilayah terhadap multi-bencana, ancaman krisis air, terancamnya keberlanjutan lahan pertanian, serta belum optimalnya pengelolaan sampah, limbah dan kawasan kumuh.

Dampak Bagi Pariwisata

Bagi sektor pariwisata, penyusunan RDTR dan KLHS WP Bolo diharapkan dapat menjadi salah satu dasar untuk menciptakan pengembangan destinasi yang lebih terarah, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Selain itu perencanaan yang baik juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Bolo. Ketika destinasi di sana berkembang dan akses serta fasilitasnya semakin baik, masyarakat dapat mengambil bagian melalui berbagai kegiatan seperti usaha kuliner, penyediaan jasa wisata, transportasi, penginapan, perdagangan, kerajinan, ekonomi kreatif, hingga usaha mikro dan kecil lainnya.

Di sisi lain, KLHS memberikan perhatian terhadap 4 isu yang sangat berkaitan dengan keberlanjutan destinasi wisata. Hal tersebut penting karena destinasi wisata yang berkembang tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Pada akhirnya, keterlibatan Dinas Pariwisata dalam FGD RDTR dan Konsultasi Publik KLHS WP Bolo ini diharapkan dapat mendorong pariwisata yang tidak hanya mendatangkan wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat Bolo, sekaligus menjaga potensi alam dan budaya yang menjadi modal penting bagi pariwisata daerah khususnya pariwisata Kabupaten Bima.