Mataram – Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Muhamad Akbar, S.P., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Tata Kelola Destinasi pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB di Mataram, Senin (12/10/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan pengelolaan destinasi pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah materi strategis dibahas, mulai dari sinkronisasi perencanaan pembangunan pariwisata, dampak sosial dan ekonomi pariwisata berkelanjutan, penataan infrastruktur kawasan, hingga praktik tata kelola destinasi yang baik.

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah perlunya pengembangan destinasi wisata yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata diharapkan mampu membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, memperkuat peran UMKM, serta mendorong pemanfaatan produk dan jasa masyarakat setempat dalam aktivitas pariwisata.

Selain itu, rapat koordinasi juga menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur dasar di kawasan wisata, seperti aksesibilitas, air bersih, sanitasi, dan sistem pengelolaan sampah. Infrastruktur yang memadai perlu didukung dengan tata kelola, pembiayaan operasional, dan pemeliharaan yang berkelanjutan agar fasilitas wisata dapat dimanfaatkan secara optimal.

Aspek keselamatan dan kenyamanan wisatawan juga menjadi perhatian utama. Setiap destinasi perlu memiliki standar pelayanan, sistem pengelolaan kebersihan, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui penyediaan informasi keselamatan, jalur evakuasi, dan prosedur penanganan keadaan darurat.

Pembahasan lainnya menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan oleh Dinas Pariwisata semata, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai perangkat daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat.

Bagi Kabupaten Bima, berbagai materi yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut menjadi masukan penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata, khususnya pada kawasan yang memiliki potensi wisata alam, bahari, dan budaya.

Penerapan tata kelola pariwisata berkelanjutan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain melalui terciptanya lingkungan destinasi yang lebih bersih dan tertata, meningkatnya peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal, serta terjaganya kelestarian alam dan budaya daerah.

Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Bima diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan destinasi, serta mendorong pengelolaan pariwisata yang semakin terarah dan berkelanjutan.

Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata Kabupaten Bima diharapkan tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan, tetapi juga mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.